Transparansi dan Akuntabilitas: Fokus Peraturan dan Kebijakan DPRD Bulungan
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua hal ini menjadi fokus utama dalam peraturan dan kebijakan DPRD Bulungan.
Menurut Pak Ahmad, seorang pakar tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan amanah. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, pemerintahan hanya akan menjadi sarang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Bulungan telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu contoh kebijakan yang menunjukkan komitmen DPRD Bulungan terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Menurut Ibu Siti, seorang aktivis anti korupsi, langkah-langkah seperti ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan korupsi di level pemerintahan daerah. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
DPRD Bulungan juga telah membuka akses informasi publik melalui website resminya, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong pemerintah untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Dengan adanya fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat, diharapkan DPRD Bulungan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan amanah. Sehingga, masyarakat dapat lebih percaya dan mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.